polemik peran negara dan agama

Polemik negara dan agama terus menjadi hot topic diperbincangan media masa. Bagaimana jika polemik tersebut dikaitan dengan konsep dinamika kehidupan masyarakat di Aceh? lantas apakah pengaruhnya terhadap daerah lain? Untuk itu mudah-mudahan tulisan saya ini dapat membantu menjawab kerancuan atas hal tersebut. dapat download di sini

liputan media

Lhokseumawe–Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) Lhokseumawe, Muhammad Fadhli, berhasil menjadi pemenang pertama dalam lomba kompetisi Skripsi Freecybers setelah mengalahkan Mahasiswa/i dari FH lainnya di Indonesia, Kamis (05/12).
lebih lanjut lihat di sini

Opini tentang peran pemuda dalam menjaga kearifan lokal

selenkapnya baca aja ya, klik disini utuk download

Fakultas Hukum Unimal Berhasil Meyudisium 34 Mahasiswa/i

34 Mahasiswa/i Fakultas Hukum Unimal diyudisium (Foto: Fadhli (dimulai dari kiri) Malahayati, Azizah dan Toni Sirait).

Bukit Indah - sebanyak 34 Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) berhasil diyudisium, Jum’at pagi (13 September 2013) lalu di Kampus Bukit Indah FH Unimal.

Sumiadi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan FH Unimal mengatakan bahwa “kami sangat senang dan bangga terhadap 34 Mahaiswa/i yang telah diyudisium. Acara yudisium tahun ini juga merupakan yudisium terbanyak sejak FH Unimal berdiri yakni .

Dia menambahkan. “semoga Mahasiswa/i FH Unimal mampu menerapakan keilmuan yang dimiliki dalam lingkup keluarga serta lingkup berbangsa  dan bernegara. Karena seperti yang diketahui instansi pemerintah maupun instansi swasta saat ini tengah melakukan perekrutan sampai akhir september ini.”

Selain itu, salah seorang dosen FH Unimal Malahayati, S.H.,LLM mengatakan “dari 34 mahasiswa/i peserta yudisium hanya 3 orang yang mendapatkan predikat dengan pujian (cummlaude), 2 diantaranya mahasiswa perwalian saya, Muhammad Fadhli dan Toni Sirait serta Soraya Rosana. Saya sebagai “ibu” mereka dikampus merasa sanggat bangga dan terharu karena harus berpisah dengan mereka.”

Adapun pernyataan salah seorang mahasiswa yang mendapat predikat cummlaude, Muhammad Fadhli mengatakan “kami baru berhasil melewati fase pertama dalam menuju kesuksesan hidup yakni menempuh jalur pendidikan. Namun ada hal yang lebih sulit nantinya kedepan yakni berkompetisi dalam dunia kerja.” Karena sudah jelas nantinya, kami akan mendapatkan rintangan yang lebih sulit karena harus bersaing dengan banyak orang guna mencapai kesuksesan hidup, amiin!

esai

ne esai pas ikut lomba debat tv one di medan
PNS "Pekerjaan Idaman" : Potret Paradigma Keliru Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi

Kata - Kata Mutiara Islami Motivasi

Saat ujian terus menempa Saat seolah tidak ada yang mendukung Saat seolah tidak ada yang membantu itu mungkin teguran dari Allah, agar kita sadar, bahwa hanya Allah tempat bergantung agar kita ingat, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan Mohonlah pertolongan dengan shabar dan shalat.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

(Studi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Oleh : Muhammad Fadhli

Abstrak

Pasca reformasi, lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembagian sumber-sumber perimbangan   telah bergeser kepada pembagian beberapa sumber daya alam yang berada di daerah-daerah. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kondisi perimbangan keuangan pusat dan daerah di Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) . Dalam tataran prakstis terjadinya ketimpangan-ketimpangan antar daerah mengenai dana perimbanganan khususnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas). Gugatan uji materiil (judicial review) Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) atas bagi hasil migas di Sidang Mahkamah Konstitusi RI perlu mendapat perhatian serius. Kalimantan Timur (Kaltim), dan daerah penghasil migas lainnya, hanya mendapatkan dana bagi hasil minyak sebesar 15,5% dan gas 30,5%, padahal Aceh dan Papua menikmati bagi hasil migas 70%. Sistem desentralisasi yang asimetrik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dan analisis yang dilakukan bersifat normatif kualitatatif. Dengan lahirnya undang-undang perimbangan keuangan pasca reformasi, menunjukkan hasil yang signifikan bagi pelaksanaan otonomi daerah itu, karena sumber-sumber pembiayaan daerah tidak lagi hanya didasarkan kepada hasil-hasil PAD semata tetapi daerah-daerah juga memiliki sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari daerah-daerah itu sendiri yang selama ini hanya dinikmati oleh pemerintah pusat, namun terjadinya ketidak harmonisan hubungan antar daerah ketika UU PA diberlakukan.

Kata kunci : Keuangan daerah, perimbangan keuangan, dana bagi hasil.